loading…
Ketua Umum SPPSN Jhodi Irawan. FOTO/Masdarul Kh
Ketua Umum SPPSN Jhodi Irawan menyatakan, dalam totalitas penyediaan energi, Pertamina mengalami ujian, yakni dugaan korupsi pada tata kelola pengadaan minyak mentah dan BBM. Lebih dari itu, citra Pertamina makin suram sebagai efek domino isu “oplosan”. “Pada dasarnya SPPSN mendukung penuh terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pertamina,” katanya, Rabu (5/3/2025).
Dia menegaskan, untuk proses hukum yang sedang berjalan, pihaknya sangat menghargai dan menghormati. Pihaknya juga berharap proses hukum dapat berjalan secara terbuka, transparan, adil dan accountable. “Bagaimanapun juga nilai-nilai GCG (good corporate governance) tetap menjadi landasan utama Pertaina dalam penyediaan energi tiada henti untuk bangsa ini,” ujarnya.
Menyikapi isu “minyak oplosan” yang beredar, SPPSN memahami kegelisahaan di masyarakat. Namun ditegaskan bahwa Pertamina senantiasa berkomitmen penuh untuk memastikan ketersediaan energi yang berkualitas dan aman.
Spesifikasinya juga sesuai yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan proses quality control oleh Lemigas. Pertamina selama ini juga diawasi oleh Kementerian ESDM, BPH Migas, dan SKK Migas. “Sehingga isu “minyak oplosan” yang beredar tidaklah benar adanya,” katanya.
Dia berharap semua pihak dapat memberikan ruang bagi Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan negara yang mendistribusikan energi ke seluruh negeri untuk berbenah diri dan senantiasa mengawal kedaulatan energi sesuai asta cita pemerintahan saat ini.
“Untuk rekan-rekan pekerja Pertamina di seluruh lini agar tetap semangat dan fokus bekerja sesuai dengan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini demi kepentingan bangsa dan negara serta bersama sama bekerja keras dalam menjamin ketersediaan pasokan BBM selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri,” tandasnya.
Sekedar diketahui, SPPSN merupakan organisasi serikat bagi mayoritas pekerja Pertamina di wilayah Jawa Timur (Jatim), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
(nng)
