loading…
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, pegawai atau ASN Badan Otorita akan mulai pindah kantor seluruhnya pada bulan Maret 2025 mendatang. Foto/Dok
Tujuan pemindahan ASN OIKN sendiri diharapkan bisa membuat para ASN bisa lebih fokus untuk membangun IKN. “Selama ini kantor kita ada 3 tempat, di Jakarta, Balikpapan, dan IKN. Tapi mulai Maret kita akan pindahkan semua ke sana, supaya fokus untuk pembangunan IKN kedepan,” ujar Basuki dalam Raker bersama Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Lebih lanjut, Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pemindahan kantor ASN ke IKN ini juga sejalan dengan rampungnya pembangunan kantor baru OIKN. Targetnya, konstruksi tersebut dapat rampung pada akhir bulan Februari ini.
“Kantor OIKN, sudah selesai bulan ini, kami akan programkan seluruh kegiatan OIKN akan ada di IKN, dan seluruh pegawai Otorita akan pindah ke IKN,” tambahnya.
Disamping itu, Basuki melaporkan saat ini proyek Ibukota baru itu juga sudah dilengkapi oleh hunian khusus untuk para ASN, TNI/Polri, hingga rumah jabatan menteri.
Progres pembangunan hunian vertikal ASN saat ini sudah rampung sebanyak 27 tower. Setiap tower terdiri dari 60 unit hunian dengan masing-masing seluas 98 meter persegi. Setiap 1 unit, terdiri dari 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi.
“Jadi kalau ASN bujangan, 1 unit ini bisa digunakan 3 orang, kalau 1 keluarga dapat masing-masing 1 unit,” lanjutnya.
Pak Bas -sapaan akrab Kepala OIKN Basuki- menambahkan, pada akhir Februari ini targetnya akan ada tambahan 10 tower rusun ASN lagi yang akan rampung. Sehingga pada awal Maret mendatang dipastikan 37 tower hunian ASN sudah bisa digunakan. “Semuanya sudah fully furnished,” katanya.
Adapun rumah tapak jabatan menteri, saat ini telah terkontrak untuk membangun sebanyak 36 unit. Namun seiring berubahnya nomenklatur kabinet Merah Putih Prabowo – Gibran atau penambahan jumlah Kementerian/Lembaga, maka sedang diusulkan untuk pembangunan unit baru rumah menteri.
“Rumah tapak jabatan menteri saat ini berjumlah 36 unit, sekarang menteri ada 48, jadi sedang dipikirkan untuk ditambah,” pungkasnya.
(akr)
