Sejumlah K/L dukung KKP dalam tata kelola kelautan perikanan

Kolaborasi ini akan memperkuat pelaksanaan transformasi tata kelola kelautan dan perikanan

Jakarta (ANTARA) –

Sejumlah kementerian/lembaga serta perguruan tinggi memberikan dukungan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan transformasi tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia melalui program ekonomi biru.

“Kolaborasi ini akan memperkuat pelaksanaan transformasi tata kelola kelautan dan perikanan. Kita bisa perbaiki kampung-kampung nelayan, penguatan data masyarakat pesisir, perbaikan infrastruktur perikanan budi daya, dan sebagainya,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Senin.

Trenggono menjelaskan, dukungan itu berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Universitas Syiah Kuala, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin yang dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman.

Adapun sinergi dengan Kemendagri berkaitan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kelautan dan perikanan dan pemerintahan dalam negeri.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi langkah KKP yang mengedepankan sinergi, pihaknya akan mendukung dari sisi data kependudukan yang bisa dipakai untuk program-program pemberdayaan nelayan.

Sedangkan dengan Kementerian ATR/BPN sinergi dalam pemanfaatan tata ruang untuk kegiatan kelautan dan perikanan.

“Sinergi dan kolaborasi ini sungguh sangat tepat, yang harus kita kerjakan adalah mengatur tata ruang di darat dan di laut dengan sinergi dan kolaborasi sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha,” kata Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.

Lalu sinergi dengan Kementerian PUPR meliputi pembangunan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, dalam upaya peningkatan ketersediaan pangan, KKP juga akan meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, dirinya menyebut kolaborasi pada waktu mendatang diharapkan semakin kuat.

Selain dukungan aspek teknis pelaksanaan kebijakan, KKP juga bersinergi dengan BPKP agar pelaksanaan program-program tersebut dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik.