loading…
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka suara mengenai kritik yang disampaikan Amerika Serikat (AS) terkait sistem pembayaran QRIS dan GPN. Foto/Dok
Untuk sektor kartu kredit, Menko Airlangga menyebut tidak ada perubahan, sementara untuk sektor gateway payment, para operator terbuka untuk masuk di dalam front end.
“Jadi ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring pada Jumat (25/4/2025).
Sebagai informasi, Pemerintah AS menilai kebijakan QRIS memberi keunggulan bagi pelaku usaha dalam negeri dan membatasi ruang gerak perusahaan asing, termasuk dari AS. Di mana, AS melihat keberadaan QRIS dan GPN sebagai bentuk hambatan non-tarif yang dianggap merugikan pelaku usaha Amerika.
Terkait hal ini, Bank Indonesia (BI) juga telah memberikan respons. BI menegaskan, kerja sama dalam sistem pembayaran antarnegara sangat bergantung pada kesiapan masing-masing pihak.
Lebih lanjut, BI tidak membeda-bedakan negara manapun dalam kerja sama sistem pembayaran. Artinya, BI terbuka untuk menjalin kolaborasi dengan negara manapun, termasuk AS, apabila kedua pihak sama-sama siap.
https://www.youtube.com/watch?v=cIEU
(akr)
