loading…
Program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak serta merta menjadi jawaban atas backlog perumahan.Foto/Dok
Sebab dalam pelaksanaannya, program tersebut tidak serta merta membangun 3 juta rumah baru. Akan tetapi 1 juta rumah baru akan dibangun, sedangkan 2 juta lagi hanya bersifat renovasi dan perbaikan rumah-rumah di pedesaan.
“Program 3 juta rumah agak berbeda visinya karena bukan semata-mata untuk mengurangi backlog. Karena terbagi, 1 juta rumah tetap seperti program sejuta rumah, dan yang 2 juta lebih pada perbaikan rumah tidak layak di pedesaan,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Selasa (24/9/2024).
Sehingga menurutnya jika program yang dikerjakan sama yaitu membangun sebanyak 1 juta rumah pertahun, maka akan sulit untuk mengentaskan backlog sebanyak 9,9 juta, disamping pertumbuhan populasi serta pertumbuhan rumah tangga baru. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), setidaknya ada 740 ribu keluarga baru setiap tahunnya, yang selanjutnya membutuhkan hunian.
Meski demikian, Ali menyebut program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto memang punya sudut pandang lain, yaitu pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan. Sehingga penyaluran bantuan diberikan pemerintah untuk melakukan renovasi rumah dengan kuota 2 juta per tahun.
“Jadi (program 3 juta rumah) lebih pada pengentasan kemiskinan di pedesaan. Memang agak berbeda sudut pandangnya,” tambahnya.
Akan tetapi, apapun programnya tetap saja membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah untuk merealisasikan program tersebut. Ali memprediksi, kebutuhan biaya renovasi 2 juta rumah program Prabowo membutuhkan sekitar Rp50 triliun per tahunnya.
Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suratno menyambut baik program 3 juta rumah Prabowo – Gibran. Sebab kebijakan ini akan menjadi stimulus untuk sektor properti sekaligus menjadi optimisme untuk masyarakat.
Akan tetapi, Joko menilai keberhasilan program tersebut perlu didorong oleh keberpihakan pemerintah dari sisi fiskal maupun otoritas moneter. “Memang perlu juga ada stimulus dan insentif yang bisa diberikan kepada pelaku usaha,” pungkas Joko.
(fch)
