Profesi Penilai Didorong Lebih Adaptif Hadapi Era Revolusi Industri 5.0

JAKARTA – Profesi Penilai di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kemajuan teknologi yang pesat. Dalam menghadapi era Revolusi Industri 5.0, para Penilai dituntut untuk lebih adaptif agar dapat menjaga keberlanjutan dan relevansi bisnis valuasi.

Ketua Umum Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo, mengatakan bahwa para Penilai harus memiliki pola pikir maju dan mampu merespons dinamika zaman, terutama dalam lanskap penilaian yang kini semakin dipengaruhi oleh transformasi digital, pentingnya hak kekayaan intelektual, serta tuntutan etika dan tanggung jawab sosial.

“Profesi Penilai tidak hanya dituntut menguasai aspek teknis, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan memperluas wawasan, termasuk dalam pemanfaatan teknologi serta pemahaman terhadap isu-isu sosial,” ujar Budi dalam pernyataannya, dikutip Kamis (24/4/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi internasional bertajuk “Navigating Valuation in the Industrial Revolution 5.0 Era: Integrating Technology, Embracing the Creative Economy, and Upholding Social Responsibility”. Acara ini diselenggarakan MAPPI bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta International Valuation Standards Council (IVSC).

Konferensi ini mengangkat tiga tema utama yang menjadi fokus dalam pengembangan profesi Penilai ke depan. Pertama, pentingnya adopsi teknologi dalam proses penilaian. Di era Revolusi Industri 5.0, Penilai diharapkan mampu menggabungkan kecerdasan manusia dengan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan, analisis data, dan sistem otomatisasi, guna meningkatkan akurasi dan efisiensi penilaian.

Kedua, pesatnya pertumbuhan ekonomi kreatif mendorong meningkatnya nilai kekayaan intelektual sebagai aset penting. Penilai dituntut memiliki pemahaman mendalam terhadap aset tak berwujud seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan konten digital.

“Penilaian kekayaan intelektual yang tepat dapat membuka akses pembiayaan baru bagi pelaku usaha, serta menciptakan transparansi dalam pengelolaan aset kreatif,” jelas Budi.

Tema ketiga menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial dalam penilaian, khususnya dalam konteks pengadaan tanah dan penilaian tanah yang belum terdaftar. Praktik penilaian harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kewajaran, dan transparansi, sekaligus mempertimbangkan dampak sosial terhadap masyarakat.

“MAPPI berkomitmen untuk terus memajukan profesi Penilai di Indonesia dengan mengedepankan standar internasional dan integritas, bahkan dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu,” tambahnya.