Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

PHK Menyangkut Urusan Perut Ribuan Orang, Pemerintah Harus Bergerak Cepat



loading…

Tren PHK terus meluas di sejumlah sektor sehingga pemerintah perlu bergerak cepat. Pekerja sedang berjalan di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat. FOTO/dok.SINDOnews

JAKARTA – Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meluas sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah untuk menghentikan tren PHK karena menyangkut nasib kesejahteraan ribuan pekerja. Baru saja, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Tangerang melakukan PHK massal menyusul pabrik Sritex di Solo.

“Pemerintah sudah seharusnya bergerak cepat mengambil langkah konkret, mengingat PHK massal semakin marak terjadi. Agar tidak terjadi kebangkrutan, maka sebaiknya memberikan insentif fiskal misalnya berupa penangguhan bayar pajak,” ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti saat dihubungi SindoNews, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Dia juga mendesak pemerintah untuk memenuhi hak-hak pekerja. Langkah ini penting agar mereka sebagai korban PHK bisa tetap bisa menyambung hidup. Lebih lanjut, para korban PHK perlu didampingi untuk bisa membuka usaha sendiri atau kembali disediakan lapangan kerja untuk bekerja di industri lain yang masih bergairah.

Sebagai informasi, dua pabrik sepatu di Tangerang PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh melakukan PHK 3.500 pekerja. Tren PHK tidak hanya terjadi di industri tekstil tapi juga menyasar sektor-sektor lainnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi mengatakan industri tekstil berada dalam kondisi yang kian sulit karena terjadi penurunan produksi, penyusutan penjualan, dan melemahnya pasar ekspor di sertai gempuran produk impor ke pasar domestik.

(nng)



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *