Pemkab Kulon Progo Konsisten Dukung Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah ini dilakukan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) lokal melalui pemanfaatan platform lokapasar mitra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, yakni Mbizmarket.

Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan Temu Bisnis UKM yang digelar Pemkab Kulon Progo bekerja sama dengan Mbizmarket. Dalam acara itu, sebanyak 35 pelaku UKM lokal difasilitasi untuk bertemu langsung dengan para pejabat perangkat daerah dari seluruh satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten. Pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk memperluas jangkauan pasar digital bagi penyedia barang dan jasa lokal agar dapat terlibat aktif dalam ekosistem pengadaan pemerintah.

Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan, inovasi pengadaan digital yang dijalankan pemerintah daerah merupakan bentuk nyata kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku usaha.

“Program ini berjalan baik karena adanya kerja sama dan komitmen bersama. Kami menekankan bahwa seluruh proses harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Harapannya, Kulon Progo bisa menjadi daerah yang semakin terbuka, maju, dan inklusif dalam memberikan akses informasi maupun peluang kepada masyarakat,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (23/10).

Hingga September 2025, nilai transaksi pengadaan barang dan jasa secara digital melalui lokapasar mitra LKPP di Kabupaten Kulon Progo tercatat melampaui Rp30 miliar, berasal dari sekitar 18.000 pesanan yang melibatkan lebih dari 500 penyedia lokal. Capaian ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi pengadaan sekaligus memperluas kesempatan bagi UKM lokal untuk berpartisipasi dalam belanja pemerintah.