Pemerintah Diminta Waspadai Pergerakan Nilai Tukar Rupiah



loading…

Pergerakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) perlu diwaspadai pemerintah. FOTO/dok.SINDOnews

JAKARTA – Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyatakan pergerakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang mendekati Rp17 ribu harus diwaspadai pemerintah.

“Ini harusnya sudah menjadi warning bagi pemerintah. Karena pergerakan ini termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara,” kata BHS, dikutip Rabu (19/6/2024).

Data investing.com menunjukkan perkembangan kurs rupiah terhadap dolar merupakan salah satu yang terburuk dibandingkan dengan mata uang beberapa negara lainnya sejak awal tahun hingga sekarang, year-to-date (YTD) per tanggal 17/6/2024. Kurs dolar terhadap dong Vietnam +3,88%, ringgit Malaysia +2,68%, dolar Singapore +2,57%, baht Thailand +6,88%, sedangkan rupiah +6,58%.

“Kalau kita lihat pergerakan dari tahun 2012 berbanding tahun 2024 di exchangerates.org, pada dolar Singapura pergerakannya dari 1,25 dolar Singapura menjadi 1,325 dolar Singapura, Brunei Darussalam dari 1,24 dolar menjadi 1,35 dolar, Thailand dari 31,074 Baht menjadi 36,67 Baht atau 18 persen. Malasyia mengalami pergerakan cukup tinggi, yaitu dari 3,08 ringgit menjadi 4,69 ringgit atau 52%. Bandingkan dengan Indonesia yang mengalami pergerakan dari Rp9.670 menjadi 16.466 atau 70,28%,” paparnya.

Ia mengingatkan bahwa pergerakan kurs rupiah terhadap dolar yang terus merangsek ke angka Rp17 ribu atau lebih buruk lagi ke Rp20 ribu berpotensi memengaruhi kondisi makro dan mikro ekonomi Indonesia.

“Malaysia itu sudah mengambil langkah untuk merespon pergerakan kurs-nya, dengan cara membuka sebesar-besarnya pintu investasi pada industri, kepada negara China, Amerika maupun Eropa, karena Malaysia dilewati oleh kapal-kapal dari seluruh dunia. Kalau Indonesia ini susah mau melakukan langkah yang sama karena investasi dan biaya produksi di sini itu lebih mahal dibandingkan Malaysia,” paparnya lagi.

Baca Juga: Rupiah Ambruk ke Rp16.374/USD, Ekonom: Perlu Penguatan Sisi Pemerintah Selain BI

Menyikapi kondisi ini, BHS mengimbau pemerintah untuk bisa belajar dari kebijakan ekonomi di zaman Presiden BJ Habibie.

“Langkah BJ Habibie saat itu yang bisa ditiru adalah kebijakan fiskal untuk menghentikan sejumlah proyek infrastruktur dan mengurangi bahkan meniadakan perjalanan presiden yang kemudian diikuti pejabat dari pusat hingga daerah, untuk sementara. Tujuannya untuk menjaga anggaran negara,” ungkapnya.

BJ Habibie juga menolak usulan IMF untuk menaikkan harga BBM dan harga listrik, demi menghindari economic multiplier effect kepada pelaku usaha industri dan terutama UMKM.



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *