loading…
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan, tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat task force, soal apa?. Foto/Dok
Selain itu Luhut juga diperintahkan melakukan kajian lebih dalam sebelum membuat family office di Indonesia. Menko Luhut melihat peluang bagi Indonesia untuk menarik dana dari family office global.
Saat ini, ada sekitar USD11,7 triliun dana kelolaan family office di dunia. Untuk diketahui, family office merupakan salah satu cara untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tadi Presiden sudah memberikan arahan, saya diminta untuk menyiapkan task force ini dalam 1 bulan kedepan, mudah-mudahan kita sudah bisa memberikan jawaban yang banyak,” ungkap Luhut melalui unggahan di akun instagram pribadinya, Senin (1/7).
Menurutnya, pendirian family office merupakan barang baru di Indonesia. Sehingga masih perlu cukup banyak yang harus dibenahi atau dimodifikasi terutama dari aspek regulasi yang menyangkut perpajakan. Regulasi-regulasi itulah yang dianggap membuat Indonesia menjadi kurang kompetitif dalam membawa investasi asing masuk ke dalam negeri.
“Memang akibatnya ini (familly office) banyak yang bagus, yaitu kita harus memperbaiki banyak sekali harmonisasi regulasi-regulasi kita yang era sekarang ini kurang kompetitif,” kata Luhut.
Luhut optimistis, pendirian family office di Indonesia akan mampu menarik investasi asing masuk ke dalam negeri. Hal itu karena Indonesia dianggap masih punya proyek dan berbagai program yang cukup menguntungkan bagi para pelaku usaha.
Terutama program hilirisasi yang saat ini tengah digencarkan oleh pemerintah, mulai dari hilirisasi sektor pertambanganan dan mineral, hilirisasi perkebunan, hilirisasi pertanian, hingga hilirisasi sektor kelautan.
“Nah ini sekarang sedang kita garap dengan cermat, tapi kita menghindari pencucian uang, dia harus datang kemari, dia taruh duit USD10-30 juta, terus dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang untuk bekerja di family office tadi, itu yang kita pajaki,” tukasnya.
Luhut menjelaskan, Bali masuk dalam opsi karena sebelumnya sudah terbangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sedangkan IKN ke depannya akan menjadi pusat Pemerintahan baru dan diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Indonesia terutama untuk bagian timur.
“Kita sudah studi betul-betul, misalnya di Bali, kan ada 2 KEK, Kura-kura bali dan Sanur, kemudian juga IKN jadi pilihan. Nah ini sekarang sedang kita garap lah dengan cermat,” ujar Luhut.
(akr)
