loading…
Sektor padat karya dan pertanian dinilai memiliki peran krusial dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memastikan stabilitas ekonomi nasional. Foto/Dok
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri padat karya di Indonesia menyumbang 18,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Selain itu sektor ini juga menyerap 13,8% dari total tenaga kerja di Indonesia. Sementara sektor pertanian menyumbang sekitar 11,31% terhadap PDB Indonesia (menurut lapangan usaha) pada tahun 2024.
Baca Juga: Menko Airlangga: Pemerintah Siapkan Insentif Rp20 Triliun untuk Industri Padat Karya
Beberapa jenis industri padat karya yang perlu mendapatkan perlindungan khusus antara lain industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, dan industri hasil tembakau. Berbagai industri tersebut menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan dan berkontribusi besar pada penerimaan dan perekonomian negara.
Melihat data tersebut, perlindungan terhadap kedua sektor ini menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika sektor-sektor ini tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, dampaknya dapat berujung pada peningkatan pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berisiko memperburuk kondisi sosial dan ekonomi.
Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), Ali Mahsun Atmo mengatakan, bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam perlindungan tenaga kerja di industri padat karya dan petani. Apalagi, di tengah kondisi ekonomi global dan dalam negeri yang tidak pasti, serta disrupsi teknologi yang kian pesat.
“Kebijakan khusus seperti pelatihan hingga penciptaan lapangan kerja baru yang seluas-luasnya sangat diperlukan, mengingat gelombang PHK juga sangat masif akhir-akhir ini,” ungkap Ali.
Selain itu, pemerintah juga perlu hadir dalam kondisi sulit seperti PHK, untuk memastikan segala hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja terpenuhi, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. “Diharapkan pemerintah turun tangan, memberikan solusi, agar pekerja yang terkena PHK bisa mendapatkan hak-haknya. Pemerintah juga perlu memberikan bantalan sosial berupa bansos,” tukas Ali.
Pemerintah juga dinilai perlu memberikan kebijakan dalam hal kemudahan keuangan untuk permodalan dengan skema yang mudah dan cepat. “Agar yang di-PHK bisa kembali pulih untuk berwirausaha, jangan dipersulit,” tambah dia.
Terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin juga menyampaikan, kekhawatirannya atas maraknya penutupan pabrik yang menyebabkan PHK ribuan pekerja. Beberapa perusahaan yang dilaporkan terpaksa menutup operasionalnya dan merumahkan sekitar 3.200 pekerja antara lain PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music Product Asia, PT Tokai Kagu, PT Danbi Internasional Garut, dan PT Bapintri.
