loading…
Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia, Anindya Bakrie dan 24 Ketum maupun Pengurus Kadin Provinsi menegaskan dukungan pengusaha untuk menyukseskan program pemerintahan Prabowo-Gibran terutama swasembada pangan. Foto/Dok
“Hari ini hari yang sangat-sangat baik karena saya kehadiran teman-teman Kadin dari 24 provinsi. Jadi, teman-teman memberi masukan bahwa satu, program-program seperti swasembada pangan itu sangat penting,” ungkap Anindya.
Hal itu disampaikan Anindya usai bersilaturahmi dan rapat koordinasi dengan para ketum dan pengurus Kadin Provinsi di Menara Kadin Indonesia, Lantai 29, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/12/2024).
“Jadi program kami di Kadin Indonesia bersama Kadin Provinsi sebenarnya hanya satu. Bagaimana kita semua bisa naik kelas untuk menyukseskan program pemerintah, tapi sekaligus juga memberdayakan daerah,” lanjut Anindya.
Anindya menilai, kedua hal itu sebenarnya merupakan sebuah kesinambungan. Apabila program-program pemerintahan Prabowo-Gibran bisa berjalan dengan baik, maka upaya-upaya pemberdayaan daerah pun akan bisa dilaksanakan oleh para ketum maupun pengurus Kadin Provinsi dengan selaras.
“Karena pemerintah harus sukses dengan rencana-rencana yang diciptakan oleh Pak Prabowo, tapi juga di daerah pemberdayaannya (Kadin Provinsi) bisa berjalan,” ujarnya.
Anin mengaku melihat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran maupun Kadin Indonesia sangat bersemangat untuk menjalin sinergi, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Terlebih, hal itu didukung dengan sejumlah program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti misalnya program swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan sekolah hingga rumah sakit, sampai program tiga juta rumah.
“Itu semua akan berdampak sangat positif, dan Kadin tentu siap untuk menjadi yang terdepan untuk memastikan realisasinya berjalan,” tegasnya.
Karenanya, lanjut Anindya, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan Kadin Indonesia terutama Kadin Provinsi, harus benar-benar dibina dan dijalin dengan harmonis. Sebab, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri tanpa kerja sama dari pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat di daerah tersebut.
