loading…
Indonesia berharap dukungan dari Inggris dan mitra global lainnya untuk mewujudkan transisi energi yang ramah lingkungan. FOTO/Ilustrasi
Selain itu, dibahas pula mengenai reformasi struktural Indonesia dalam rangka proses aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).Pemerintah Indonesia berharap dukungan dari Inggris, sebagai negara anggota OECD, untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menyampaikan komitmen Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melibatkan semua pihak. Elen menerangkan mengenai target pertumbuhan 8 persen secara nasional seperti yang tertuang dalam visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Kemenko Bidang Perekonomian telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025,” ujar Elen dalam keterangan resminya.
Dia menjelaskan, satgas tersebut memiliki empat kelompok kerja utama yang fokus pada transisi energi dan pengurangan emisi di sektor hulu, pengembangan industri hijau dan pengurangan emisi di sektor hilir, pembiayaan dan investasi untuk proyek hijau, serta memastikan transisi ini berjalan adil bagi seluruh masyarakat.
Salah satu hasil konkret yang akan segera terwujud adalah pembiayaan senilai USD1,2 juta dari konsorsium Standard Chartered kepada ACWA Power untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 60 MW di Saguling. Selain itu, dukungan dari perusahaan energi BP dalam mengembangkan teknologi rendah karbon melalui penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) serta pemanfaatan karbon (CCUS) di proyek Tangguh.
Ditambahkan oleh Deputi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Wilayah Rachmat Kaimuddin, Indonesia telah melakukan investasi besar untuk mengembangkan energi bersih. “Sejalan dengan komitmen untuk transisi energi, Pemerintah tengah menyusun regulasi yang membatasi penggunaan pembangkit berbasis batu bara atau energi fosil, kecuali untuk proyek yang telah memiliki kontrak,” ungkapnya.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi juga menegaskan bahwa pengurangan emisi menjadi bagian penting dari Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), yang menargetkan pengembangan pembangkit energi terbarukan sebesar 41 GW dalam 10 tahun ke depan. “Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik (EV), termasuk pembebasan bea masuk impor komponen dengan persyaratan produksi tertentu,” jelas Eniya.
