Gubernur BI Perry Warjiyo Wanti-wanti Ancaman Perang Tarif AS-China

JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo memperingatkan bahwa ketidakpastian perekonomian global semakin meningkat akibat kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS). Kebijakan yang diumumkan pada awal April 2025 ini, beserta langkah retaliasi dari China dan potensi respons serupa dari negara lain, berpotensi memicu fragmentasi ekonomi global dan menurunkan volume perdagangan dunia.

“Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diprakirakan akan menurun dari 3,2 persen menjadi 2,9 persen dengan penurunan terbesar terjadi di AS dan Tiongkok sejalan dengan dampak perang tarif kedua negara tersebut,” ujar Perry dalam pengumuman hasil RDG BI periode April 2025 di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Lebih lanjut, Perry menjelaskan, bahwa pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara berkembang lainnya juga diprediksi akan mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan oleh dampak langsung berupa penurunan ekspor ke AS, serta dampak tidak langsung dari berkurangnya volume perdagangan dengan negara-negara lain.

Perang tarif dan konsekuensi negatifnya terhadap pertumbuhan ekonomi di AS, Tiongkok, dan secara global, diproyeksikan akan meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Kondisi ini juga mendorong perilaku risk aversion atau penghindaran risiko di kalangan pemilik modal.

Sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian, yield US Treasury (imbal hasil obligasi pemerintah AS) mengalami penurunan, dan indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang utama dunia (DXY) melemah. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) atau suku bunga acuan AS.

Aliran modal global juga menunjukkan pergeseran, menjauhi AS menuju negara dan aset yang dianggap aman (safe haven asset), terutama aset keuangan di Eropa dan Jepang, serta komoditas emas.

Sementara itu Perry mengungkapkan, tren aliran keluar modal dari negara-negara berkembang diperkirakan masih akan berlanjut, yang dapat memberikan tekanan terhadap pelemahan mata uang negara-negara tersebut, termasuk Rupiah.

Menyikapi kondisi global yang semakin memburuk ini, Gubernur Perry menekankan perlunya penguatan respons dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal Indonesia, mengendalikan stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

(akr)