loading…
Ketua Kadin Indonesia, Anindya Bakrie menanggapi, gabungnya Indonesia sebagai negara mitra BRICS dan berniat menjadi anggota tetap kelompok negara-negara berkembang yang dipimpin Rusia-China tersebut. Foto/Dok
Anindya mengatakan secara konstitusi, kebijakan luar negeri Indonesia berbasis bebas aktif. Dia menjelaskan, Indonesia tidak menghendaki memiliki hubungan aliansi khusus tertentu terhadap kelompok-kelompok negara.
Ia menyebutkan meski wacana BRICS itu hadir, Indonesia juga tetap aktif dalam keanggotaan di APEC, G20, IPAF (Indo-Pacific Economic Framework) dan OECD.
“Nah, Indonesia ini kan aktif di mana-mana. Tadi kita bicara bagiannya dari APEC, bagiannya dari G20, dan juga IPAF, juga ada BRICS adalah salah satunya lagi. Belum lagi juga di OECD kita juga lagi mau accession atau aksesi kepada membership di sana,” terang Anindya di Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Bagi Anindya, peran Indonesia yang aktif dalam beberapa organisasi multilateral sebagai upaya untuk memperoleh investasi dan potensi perdagangan internasional yang luas. “Saya rasa kita lihat yang paling penting adalah Indonesia untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan kedua, pasar yang luas perdagangan,” katanya.
“Nah, dua hal ini sangat dibutuhkan dan kita melihat bisa dihadirkan dengan upaya-upaya membangun aliansi dengan negara-negara lain, tapi secara multilateral,” sambung Anindya.
Sekadar informasi, Kadin Indonesia menghelat reception dinner di Hotel Indonesia Kempinski, pada Jumat malam (1/11/2024).
Dalam gelaran acara yang bertemakan Strengtening Indonesia’s Diplomacy through Global Partnership and Collaboration, Kadin Indonesia mengundang sejumlah menteri beserta 80 Duta besar dan representasi negara-negara sahabat.
Anindya Bakrie mengatakan acara Reception Dinner ini menjadi agenda pertama sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anindya menyebut gelaran acara tersebut menjadi penting khususnya dalam memperkuat hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain.
