Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Dana PU di APBN Diblokir, Pembangunan IKN Terancam Mangkrak?



loading…

Kelanjutan pembangunan IKN kembali dipertanyakan di tengah efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah. Foto/Dok

JAKARTA – Kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) kembali dipertanyakan di tengah efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah. Terbaru Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN .

Dody mengatakan, banyak anggaran Kementerian PU diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun.

“Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada,” ujar Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).

Pada kesempatan itu, Dody mengaku hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar yang dianggarkan sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang tersedia.

Pembangunan IKN Jadi Beban APBN?

Apa yang dilakukan Presiden sejalan dengan Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizki yang sebelumnya mengatakan harus mengevaluasi belanja negara yang diwariskan dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan fiskal di tengah tekanan utang jatuh tempo yang terus meningkat.

“Beban berat belanja masa lalu ini kan harus dikatakan di-review dan ini pada akhirnya pelan-pelan ya dia harus melepaskan diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan, gimana lagi,” tambahnya.

Menurutnya, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit, terutama akibat lonjakan utang jatuh tempo yang diperkirakan mencapai Rp850 triliun per tahun pada 2025, 2026, hingga 2027.

Selain itu, proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) serta program bantuan sosial (bansos) perlu ditinjau dari segi dampak dan efisiensinya. Apalagi, Prabowo juga telah menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.

“Kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan walaupun tidak mengucapkan IKN kan sudah tidak lagi jadi besar. Ya kemudian dia mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis. Kemudian dia mulai menyadari ruang fiskal yang menyempit melakukan penghematan Rp306 triliun,” kata Yanuar.

Update Pembangunan IKN

Sementara itu sebelumnya dilaporkan pembangunan IKN hingga akhir tahun 2024 mencapai 87,9%. Total anggaran yang sudah digelontorkan hingga akhir 2024 mencapai Rp40,29 triliun.

Dody menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp40,29 triliun meliputi sejumlah sektor mulai dari sumber daya air sebesar Rp1,46 triliun, bina marga sebesar Rp18,32 triliun, cipta karya dengan Rp12,09 triliun, dan perumahan sebesar Rp8,43 triliun.



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *