loading…
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei/IDSurvey mengadakan Sidang Komite Teknik dengan tema Driving Excellence, Defining the Future. Foto/Dok
Hadir pada acara tersebut yakni Deputi Direktur Manajemen Bisnis Klasifikasi BKI, Bapak Arief Budi Permana, Ketua Iperindo, Ibu Anita Puji Utami, VP Riset & Pengembangan Klasifikasi & Statutoria, Bapak Fredhi Agung Prasetyo, serta Anggota Komite Teknik BKI periode 2023 – 2025.
Acara ini diselenggarakan guna melakukan validasi peraturan teknik BKI sebagai persyaratan penerbitan Rules yang nantinya akan menjadi bahan submisi BKI menuju IACS. Adapun agenda sidang Komite Teknik yaitu melakukan validasi 7 (tujuh) Draft Aturan Teknik yang dibagi dalam 3 Sidang Panel.
Baca Juga: Gandeng Kemenhub, BKI Mengedukasi Pemilik Kapal dan Galangan
Deputi Direktur Manajemen Bisnis Klasifikasi BKI, Airef Budi Permana mengatakan ini mendorong transformasi sektor maritim menuju sistem transportasi laut yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan.
“Indonesia dapat memperkuat kesiapan dalam menghadapi regulasi internasional yang semakin ketat, dan mendorong transformasi sektor maritim menuju sistem transportasi laut yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Secara umum menyetujui hasil sidang panel per sub komite yang telah melakukan validasi 7 (Tujuh) Draft Aturan Teknik, yaitu:
1. NE July 2025 – Rules for Hull (Pt.1, Vol.II)
2. NE July 2025 – Rules for Container Ships (Pt.1, Vol.XVIII)
3. NE July 2025 Rules for Classification and Surveys (Pt.1, Vol.I)
4. NE July 2025 – Rules for Machinery Installations (Pt.1, Vol.III)
5. NE July 2025 – Rules for Electrical Installations (Pt.1, Vol.IV)
6. NE July 2025 – Rules for Approval of Manufacturers and Service Suppliers (Pt.1, Vol.XI)
7. NE July 2025 – Rules for Non – Metallic Materials (Pt.1, Vol.XIV)
Dan selanjutnya draft tersebut akan dipublikasikan oleh BKI sesuai prosedur yang berlaku dan memperhatikan usulan dan masukan yang ada. “IACS diharapkan dapat meningkatkan citra PT BKI sebagai pihak yang mendapatkan amanat dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan survei dan sertifikasi statutoria untuk kapal-kapal niaga berbendera Indonesia,” bebernya.
Baca Juga: BKI Terus Dorong Peningkatan TKDN di Industri Perkapalan
Sebagai informasi, IACS merupakan organisasi nirlaba yang menghimpun badan-badan klasifikasi negara-negara di dunia, guna membentuk persyaratan dan standar teknis minimum bagi kapal dan badan klasifikasi yang menanganinya. Tujuannya agar terciptanya keselamatan dalam pelayaran, dan perlindungan lingkungan laut dari aktivitas perkapalan.
Apalagi, dunia fokus pada aspek keberlanjutan ( sustainability ) dalam ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sektor maritim pun menjadi salah satu sektor yang berkontribusi terhadap ekonomi dunia, karena 80 persen perdagangan internasional diangkut oleh transportasi laut.
(akr)
