loading…
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia blak-blakan soal skema penyaluran BBM subsidi yang nantinya akan diberlakukan, berdasarkan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Foto/Dok
“Oh ya, kemarin sudah (bertemu Prabowo). Jadi, kemarin kami sudah diterima oleh Bapak Presiden, dan saya sebagai ketua Tim untuk membuat alternatif tentang subsidi yang tepat sasaran. Jadi, isunya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa tetap subsidi itu tidak dicabut. Tetap semuanya ada subsidi,” terang Bahlil ketika ditemui di kediamannya, Jakarta, Rabu (27/11/2024).
Dijelaskan Bahlil, terdapat dua skema penyaluran BBM subsidi yaitu blending atau campuran. Dimana, subsidi dilakukan dengan dua skema yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi barang. Menurutnya, langkan ini diambil untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memastikan subsidi diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
“Skemanya ini kemungkinan besar itu blending. Blending antara ada subsidi barang dan sebagian subsidi BLT,” urai Bahlil.
Diakuinya, sebagai ketua tim yang ditugaskan untuk merumuskan alternatif ini, Bahlil menyatakan, bahwa pengumuman resmi mengenai skema subsidi BBM akan disampaikan oleh Prabowo pada waktu yang dianggapnya tepat.
“Kalau ditanya kapan akan diumumkan, nanti lihat hari dan tanggal yang baik,” sambungnya.
Bahlil juga menyampaikan bahwa setelah ini dirinya akan melaporkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk memulai penyaluran BLT sebagai langkah awal reformasi penyaluran BBM subsidi.
“Habis ini saya akan laporan dengan Menteri Keuangan, untuk yang awal-awalnya mungkin kita dorong dulu untuk bantalan. BLT jalan dulu,” ujarnya.
Sebab menurutnya, perubahan ini bertujuan agar subsidi tepat sasaran, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Ini bagian dari strategi agar saudara-saudara kita begitu terjadi pergeseran subsidi, ini kan subsidi-nya tidak dicabut. Ini cuma bergeser saja. Angkanya, volumenya semua sama. Supaya apa? Ada keadilan. Ini dalam rangka Pak Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa yang berhak menerima itu adalah masyarakat yang berhak,” pungkas Bahlil.
(akr)