loading…
Menhub Dudy Purwagandhi melaporkan Kemenkeu telah menyetujui penambahan alokasi anggaran Rp4,1 triliun untuk pagu anggaran Tahun 2025 setelah sebelumnya terkena efisiensi anggaran. Foto/Dok
Hal ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025. Maka pagu efektif Kementerian Perhubungan ( Kemenhub ) per tanggal 13 Februari 2025 sebesar Rp17,72 triliun (semula Rp13,58 triliun), dengan penambahan Rp4,14 triliun.
Menhub memastikan dengan penambahan anggaran ini, maka program mudik gratis yang diselenggarakan setiap tahun, penyaluran PSO, hingga belanja pegawai akan masih menjadi prioritas utama. Harapannya layanan masyarakat tidak terganggu dengan adanya program yang dipertahankan tersebut.
“Dengan tambahan ini kami pastikan, layanan publik, seperti PSO, subsidi, mudik gratis dan pegawai, tetap menjadi prioritas bagi Kementerian Perhubungan,” ujarnya dalam Raker Bersama Komisi V DPR RI, Kamis (13/2/2025).
Disamping itu, Menhub juga memastikan dengan tambahan alokasi anggaran Rp4,1 triliun ini belanja pegawai tidak terganggu. Sehingga dipastikan tidak ada dampak efisiensi terhadap para pegawai di Kementerian Perhubungan.
“Jika dibandingkan dengan kemarin, kami sampaikan untuk layanan subsidi, PSO, insyaAllah mudik gratis bisa kami laksanakan, begitu juga pegawai tidak terganggu,” tambahnya.
Sebelumnya, Menhub masih menggantung soal nasib PSO, Subsidi, efisiensi pegawai hingga program mudik gratis pasca pemotongan anggaran di Kementerian Perhubungan dari Pagu Awal Rp31,4 triliun menjadi Rp13,7 triliun. Hal ini melihat kapasitas anggaran untuk mendukung program lain yang sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo.
“Mudik gratis, kalo anggarannya masih ada kita teruskan. Karena ini memang mudik gratis ini sangat membantu masyarakat dan membantu kami,” ujar Dudy saat ditemui di Jakarta, Jumat malam (31/1).
Menhub menyebut salah satu upaya yang dilakukan untuk tetap menghadirkan program mudik gratis pada lebaran tahun 2025 ini adalah dengan mengajak badan usaha atau BUMN. Bagi badan usaha yang ingin berpartisipasi nantinya akan dikoordinir langsung oleh Kementerian Perhubungan untuk diatur lebih lanjut terkait jadwal keberangkatan dan kepulangan.
“Kita akan mendorong pihak swasta atau BUMN kalau anggaran (Kemenhub) tidak ada untuk menyelenggarakan mudik gratis. Karena selama ini kita melihat belum terkoordinir. Sehingga ada satu orang misalnya reservasi ke banyak penyelenggara mudik gratis,” kata Menhub.
(akr)
