loading…
Menaker Yassierli menyebutkan, ada 800.000 lulusan perguruan tinggi di Indonesia masih menganggur, apa yang salah?. Foto/Dok
Mereka yang belum mendapat pekerjaan rata-rata berusia produktif atau 21-29 tahun. Bahkan, menjadi isu penting dalam industri tenaga kerja Tanah Air.
Yassierli menilai, persoalan tersebut perlu ditangani pemerintah dan instansi pendidikan, dimana kampus sebagai wadah pendidikan formal perlu meninjau sistem pembelajaran alias kurikulumnya.
Sedangkan, pemerintah membuat program untuk meningkatkan skil agar sesuai dengan kebutuhan industri. Penegasan Yassierli disampaikan dalam program One on One SindonewsTV yang disiarkan pada Jumat (21/3/2025)
“Jadi memang lulusan perguruan tinggi kita ini (usia) 20-29 itu kan mereka yang lulusan perguruan tinggi yang banyak ya. Pengangguran kita, kalau saya menjelaskan data itu sekitar 800.000-an. Jadi ada isu, bahasanya itu mismatch-nya,” ujarnya.
Dia mengatakan, program pelatihan dapat dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memoles kemampuan. Namun tidak cukup di situ saja, perubahan justru diawali ketika Universitas meninjau dan mengevaluasi sistem kurikulum.
“Membuat pelatihan-pelatihan di BLK, tapi ada yang memang harus menjadi PR-nya institusi pendidikan untuk mereview kembali terkait dengan kurikulum mereka sebenarnya,” papar dia.
“Jadi, institusi pendidikan jadikan ini sebagai bahan untuk dievaluasi. Kemudian kami, tadi ada yang kita harus siapkan level BLK,” lanjut Yassierli.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sendiri sudah berkoordinasi dengan pelaku industri nasional ihwal isu tersebut. Otoritas meminta agar pelaku usaha lebih proaktif dan membuka kesempatan bagi sarjana yang masih menganggur.
“Kita ingin kawasan-kawasan industri juga lebih proaktif, lebih proaktif untuk membuka kesempatan, karena mereka yang paling tahu kebutuhannya apa,” ucap Yassierli.
“Mereka bisa langsung connect dengan SMK, dengan politeknik, kemudian membuat pelatihan-pelatihan, nanti kerja sama, itu yang menurut saya juga penting. Dan terakhir sebenarnya yang jadi PR banyak negara itu adalah kita belum punya blueprint, master plan future jobs itu seperti apa. Nanti kita akan butuh digital talent sekian dengan kompetensi aksi. Ini kami sedang susun juga,” lanjut dia.
(akr)
