loading…
Tiga alasan utama di balik kebijakan perang dagang Trump terhadap China. FOTO/iStock
Meskipun Trump juga mengenakan tarif tinggi terhadap sejumlah negara lain, kebijakan tersebut sempat ditangguhkan selama 90 hari. Trump beralasan bahwa tarif akan mendongkrak sektor manufaktur domestik dan melindungi lapangan kerja di Amerika. Namun, kebijakan ini justru memicu kekacauan dalam perekonomian global dan dikhawatirkan akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen.
Sebagai informasi, tarif adalah pajak atas barang yang diimpor dari luar negeri, biasanya dalam bentuk persentase dari nilai produk. Misalnya, tarif 125% atas barang China berarti barang senilai USD10 akan dikenai pajak sebesar USD12,50, sehingga total harga menjadi USD22,50.
Selama beberapa dekade, Trump berpendapat bahwa tarif dapat menjadi alat untuk memperkuat ekonomi AS. Ia mengklaim, kebijakan tersebut akan mendorong warga Amerika untuk membeli produk lokal, meningkatkan penerimaan pajak, dan menarik lebih banyak investasi dalam negeri.
Melansir BBC, Trump menegaskan ingin mengurangi ketimpangan antara nilai barang yang dibeli AS dari negara lain dan nilai barang yang dijual ke negara-negara tersebut. Menurutnya, Amerika telah “dimanfaatkan” dan “dijarah” oleh pihak asing dan tarif merupakan cara untuk mengakhiri praktik tersebut.
Berikut adalah tiga alasan utama di balik kebijakan perang dagang Trump terhadap China:
1. Masalah Defisit Perdagangan
Trump berulang kali menyoroti defisit perdagangan AS dengan China yang mencapai lebih dari USD300 miliar per tahun. Ia menilai bahwa ketidakseimbangan ini mencerminkan praktik dagang yang tidak adil, di mana China mengekspor jauh lebih banyak ke AS dibandingkan yang diimpornya. Tarif diberlakukan untuk mengurangi ketimpangan ini dan memaksa China membuka akses yang lebih adil bagi produk Amerika.
2. Pencurian Kekayaan Intelektual dan Transfer Teknologi Paksa
Perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di China seringkali dipaksa berbagi teknologi dengan mitra lokal sebagai syarat untuk bisa berbisnis di sana. Pemerintahan Trump menuduh China melakukan pencurian kekayaan intelektual secara sistemik dan menerapkan kebijakan transfer teknologi secara paksa, yang dinilai memberikan keunggulan tidak adil bagi perusahaan-perusahaan China.
3. Kebijakan Industri China dan Intervensi Negara
Program ambisius seperti Made in China 2025 dirancang untuk menjadikan China sebagai pemimpin dalam industri-industri strategis seperti kecerdasan buatan, robotika, dan teknologi tinggi lainnya. Amerika memandang kebijakan ini sebagai ancaman langsung terhadap dominasinya dalam bidang teknologi.
Apalagi, banyak perusahaan China mendapatkan subsidi besar dari pemerintah, yang menurut AS merusak prinsip persaingan pasar global. Perang dagang ini menandai pergeseran besar dalam pendekatan AS terhadap hubungan dagang dengan China dan menciptakan ketidakpastian di pasar global. Dampaknya terasa tidak hanya di kedua negara, tetapi juga di seluruh dunia.
(nng)
