loading…
Pemerintah Indonesia mengonfirmasi tidak ada permintaan secara resmi kepada Indonesia untuk mengerahkan tentara penjaga perdamaian ke perbatasan Rusia-Ukraina. Foto/Sindonews.com/Arif Julianto
Namun pemerintah Indonesia mengonfirmasi tidak ada permintaan semacam itu secara resmi.
Mengutip laporan La Repubblica, media Ukraina; uatv.ua, melaporkan bahwa sekutu-sekutu Ukraina telah mengusulkan pengerahan kontingen penjaga perdamaian dengan mandat PBB yang mencakup tentara dari indonesia, India, Brasil, dan Arab Saudi.
Laporan itu mengatakan kelompok penjaga perdamaian tersebut akan beroperasi bersama pasukan “Koalisi yang Bersedia” dari negara-negara Eropa dan ditugaskan untuk mengamankan perbatasan Ukraina dengan Uni Eropa jika Rusia dan Ukraina sepakat gencatan senjata.
“Kami belum menerima permintaan resmi dari pihak mana pun yang meminta kehadiran pasukan penjaga perdamaian Indonesia di perbatasan Rusia dan Ukraina,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia Rolliansyah Soemirat dalam keterangan tertulisnya semalam.
Sekadar diketahui, pasukan “Koalisi yang Bersedia” akan dipimpin Inggris Raya dan Prancis, dan mencakup banyak negara NATO.
Diperkirakan ada 10.000 hingga 30.000 tentara dari ”Koalisi yang Bersedia” yang akan memantau dan mengamankan perbatasan Ukraina-Rusia dan mencegah agresi Moskow lebih lanjut.
Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia Dmitry Medvedev telah jauh-jauh hari memperingatkan bahwa kehadiran tentara negara-negara NATO sebagai “pasukan penjaga perdamaian” di Ukraina akan berarti sebagai perang habis-habisan antara blok tersebut dengan Moskow.
Medvedev menyatakan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer “berpura-pura bodoh” karena menginsiasi pengerahan tentara NATO ke Ukraina.
“Berkali-kali mereka diberitahu bahwa penjaga perdamaian harus dari negara-negara non-NATO. Tidak, kami akan mengirim puluhan ribu—katakan saja—Anda ingin memberikan bantuan militer kepada neo-Nazi di Kyiv,” kata Medvedev.
“Itu berarti perang dengan NATO. Konsultasikan dengan [Presiden Amerika Serikat Donald] Trump, bajingan,” kesal mantan presiden Rusia tersebut.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov sebelumnya juga berpendapat bahwa pengerahan personel militer NATO ke Ukraina, bahkan dengan kedok pasukan penjaga perdamaian, akan sama saja dengan keterlibatan langsung, resmi, dan tidak terselubung negara-negara NATO dalam perang melawan Rusia.
(mas)
