loading…
Duta Besar Arab Saudi untuk Inggris, Pangeran Khalid bin Bandar, sebut normalisasi dengan Israel penting tapi tidak dengan mengorbankan rakyat Palestina. Foto/Saudi British Society
Berbicara pada konferensi Chatham House di London, Pangeran Khalid bin Bandar mengatakan bahwa kerajaannya tidak akan membuat keputusan apa pun yang akan membahayakan penentuan nasib Palestina.
Komentarnya muncul ketika perang brutal militer Zionis Israel sedang berlangsung di Jalur Gaza, Palestina. Zionis berdalih perangnya untuk melenyapkan Hamas, meski faktanya puluhan ribu warga sipil Palestina yang menjadi korbannya.
“Normalisasi penting bagi Arab Saudi dan semua orang di kawasan tersebut dan siapa pun yang berakal sehat karena hal itu membawa perdamaian, stabilitas, dan keamanan,” katanya.
“Jika Anda melihat wilayah kami, itu adalah cakar singa tetapi memiliki sejumlah duri, satu duri besar yang menutupi semua duri lainnya adalah konflik Palestina-Israel dan sampai kami menghilangkannya, sulit untuk menghilangkan duri lainnya,” lanjut pangeran arab Saudi tersebut, seperti dikutip dari New Arab, Minggu (23/6/2024).
“Tetapi kami tidak akan melakukan normalisasi dengan mengorbankan rakyat Palestina dan penentuan nasib sendiri serta negara mereka,” imbuh dia.
Menurut laporan Arab News, diplomat Saudi itu memperingatkan bahwa jika tidak ada solusi yang ditemukan, ancaman konflik regional akan lebih mungkin terjadi.
“Kami percaya pada pembentukan Negara Palestina dan solusi konflik. Jika hal itu mudah, kami pasti sudah melakukannya sekarang, tetapi tanpa itu, normalisasi tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya melakukan normalisasi karena kami masih memiliki konflik dan konflik adalah masalahnya, bukan normalisasi,” ujarnya.
Dalam panel tersebut, dia mengatakan bahwa Israel juga perlu mengambil peran dalam menengahi solusi terhadap masalah ini.
Pangeran Khalid bin Bandar menegaskan kembali bahwa posisi Arab Saudi tetap teguh dan tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel kecuali negara tersebut mengakui Negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Dia menyerukan kepada anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk bergerak maju dengan mengakui Negara Palestina, sehingga memungkinkan warga Palestina mendapatkan hak-hak sah mereka.
(mas)
