Kecewa dengan Kebijakan Biden Soal Palestina, Pejabat Tinggi AS Memilih Mundur



loading…

Banyak pejabat AS memilih mundur karena tak setuju dengan kebijakan Presiden AS Joe Biden. Foto/AP

WASHINGTON – Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS dan pakar urusan Israel-Palestina, Andrew Mille, pekan ini telah mengundurkan diri. Aksi itu di tengah perang delapan bulan di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 37.400 warga Palestina.

Andrew Miller, wakil asisten sekretaris urusan Israel-Palestina, mengutip alasan pribadi atas keputusannya untuk meninggalkan pekerjaannya. Itu pertama kali dilaporkan surat kabar The Washington Post.

Miller mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya karena konflik yang dimulai pada bulan Oktober telah “menyita banyak waktu”, kata laporan itu.

Dia skeptis terhadap pendekatan “pelukan erat” yang dilakukan Presiden AS Joe Biden terhadap pemerintah Israel, kata Post, yang pertama kali melaporkan kepergian Miller.

Pengunduran diri Miller adalah yang terbaru dari serangkaian pengunduran diri pemerintahan Biden di beberapa lembaga pemerintah karena berlanjutnya dukungan Washington untuk Israel.

Baca Juga: Iran Yakin Israel akan Pecundang Terbesar dalam Perang Melawan Hizbullah

Namun, The Post menambahkan bahwa Miller mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa jika bukan karena tanggung jawab pribadinya, dia lebih memilih untuk tetap pada pekerjaannya termasuk di bidang-bidang di mana dia tidak setuju dengan kebijakan administrasi.

Dilaporkan dari Washington, DC, Kimberly Halkett dari Al Jazeera mengatakan hal itu menggarisbawahi meningkatnya frustrasi dalam pemerintahan Biden atas dukungan kuat presiden terhadap perang Israel di Gaza.

“Sudah ada sejumlah orang yang mengundurkan diri, di mana mereka yang mengundurkan diri mengatakan bahwa presiden dalam beberapa kasus memutarbalikkan fakta atau bahkan menutup mata, atau terlibat dalam 37.000 kematian warga Palestina dan terus bertambah di Gaza,” kata Halkett.

Miller memainkan peran penting dalam perintah eksekutif yang dikeluarkan pada bulan Februari yang menghasilkan sanksi yang dijatuhkan terhadap beberapa pemukim Israel karena menyerang komunitas Palestina di Tepi Barat yang diduduki, menurut laporan CNN.



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *