Junta Myanmar Gunakan Bank Thailand untuk Membeli Senjata

BANGKOK – Pemerintah Thailand akan bertemu minggu depan dengan bank-bank komersial dan lembaga-lembaga negara untuk menyelidiki transaksi yang diduga digunakan untuk pembelian senjata oleh junta Myanmar dan mendesak pengawasan yang lebih ketat. Itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiampongsa.

Perwakilan bank Thailand pekan lalu mengatakan kepada komite parlemen bahwa mereka telah mengikuti peraturan namun tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki semua transaksi yang dapat digunakan untuk pembelian senjata, menanggapi laporan pakar PBB mengenai lonjakan uang yang disalurkan melalui pemberi pinjaman Thailand untuk senjata yang digunakan oleh junta terhadap penduduk sipil.

Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiampongsa pada Kamis (18/7/2024) mengatakan kepada parlemen bahwa pertemuan kementerian luar negeri pada tanggal 24 Juli bertujuan untuk memastikan bank mengikuti proses uji tuntas yang tepat dan memastikan pengawasan terhadap transaksi mereka.

Ia menanggapi ketua komite keamanan nasional DPR, yang telah meminta jawaban dari perdana menteri mengenai dugaan transfer dana terkait senjata.

Myanmar terlibat dalam perang saudara yang mempertemukan militer, yang mengambil kembali kekuasaan pada tahun 2021 setelah satu dekade demokrasi, melawan aliansi longgar yang terdiri dari tentara etnis minoritas dan gerakan perlawanan yang setia kepada pemerintah bayangan.

Militer dituduh terlibat dalam kekejaman sistematis, yang dianggap sebagai disinformasi Barat.

Maris mengatakan Thailand tidak memiliki kebijakan untuk mendukung transaksi perbankan yang melanggar hak asasi manusia dan juga tidak mendukung sanksi ekonomi terhadap negara tersebut.

Laporan yang dibuat oleh Tom Andrews, pelapor khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di Myanmar, mengatakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Thailand telah menggunakan bank lokal untuk mentransfer dana untuk senjata dan bahan-bahan terkait untuk Myanmar senilai USD120 juta pada tahun fiskal 2023, dibandingkan dengan USD60 juta pada tahun fiskal 2023 pada tahun sebelumnya.

Transaksi-transaksi ini, katanya, menumpulkan upaya global untuk mengisolasi militer, yang menghadapi salah satu tantangan medan perang terbesar dalam lima dekade kekuasaannya di bekas jajahan Inggris tersebut.