loading…
Itu dilaporkan Axios pada Senin, mengutip dua pejabat Israel dan dua pejabat AS.
Menurut media tersebut, Kantor Perdana Menteri Israel mengirimkan daftar tuntutan tersebut ke Gedung Putih minggu lalu, menjelang kunjungan utusan Presiden AS Joe Biden, Amos Hochstein, ke Beirut pada hari Senin di mana ia diharapkan untuk membahas solusi diplomatik atas konflik Lebanon.
Dokumen tersebut dilaporkan berisi dua tuntutan utama, menurut pejabat Israel yang berbicara dengan Axios. Yang pertama adalah agar IDF diizinkan untuk terlibat dalam “penegakan hukum aktif” guna memastikan militan Hizbullah tidak dapat mempersenjatai kembali dan membangun kembali infrastruktur militer mereka di Lebanon selatan dekat perbatasan Israel. Tuntutan kedua adalah agar angkatan udara diberikan kebebasan untuk beroperasi di wilayah udara Lebanon, Axios melaporkan.
Seorang pejabat AS mengatakan kepada media tersebut bahwa sangat tidak mungkin Lebanon atau komunitas internasional akan menyetujui tuntutan Israel karena tuntutan tersebut bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang menuntut agar gencatan senjata antara Israel dan Lebanon ditegakkan oleh Angkatan Bersenjata Lebanon dan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL).
Namun, seorang pejabat Israel, yang berbicara kepada Axios, berpendapat bahwa usulan Israel dimaksudkan untuk meningkatkan penegakan hukum yang diatur oleh resolusi PBB. “Pesan utama kami adalah bahwa jika tentara Lebanon dan UNIFIL berbuat lebih banyak, IDF akan berbuat lebih sedikit dan sebaliknya,” katanya.
Baik AS maupun Israel tidak mengomentari laporan Axios.
IDF kembali melancarkan serangkaian serangan udara di Lebanon pada Minggu malam, yang menargetkan cabang-cabang Asosiasi Al Qard Al-Hassan – sebuah sistem perbankan yang menurut Israel dijalankan oleh Hizbullah untuk mengelola keuangannya. Ledakan dilaporkan terjadi di Beirut, Lebanon selatan, dan Lembah Bekaa.
(ahm)
