loading…
Pemandangan kehancuran di Sekolah Abu Hamisa, tempat penampungan warga Palestina di kamp pengungsi al-Buraij di Jalur Gaza bagian tengah pada 7 Mei 2025. Foto/Ali Jadallah/Anadolu Agency
Pemerintah Gaza menganggap rencana ini sebagai “perpanjangan dari genosida” yang telah berlangsung di Jalur Gaza selama 19 bulan.
Dalam pernyataan pers, Kantor Media Pemerintah Gaza mengatakan, “Kami dengan tegas menolak rencana pendudukan membangun kamp isolasi paksa yang menyerupai ghetto Nazi, dengan mengendalikan bantuan kemanusiaan dan mendistribusikannya melalui strategi segregasi sistematis, yang melanggar semua prinsip hukum internasional.”
Pernyataan tersebut menggambarkan rencana Israel sebagai “model yang tidak manusiawi dan tidak dapat diterima menurut semua standar,” dan menambahkan rencana tersebut bertentangan dengan hukum internasional, keadilan, dan martabat manusia.
Pernyataan itu lebih lanjut menegaskan, “Rakyat Palestina, beserta seluruh komponennya, akan menghadapi rencana-rencana kriminal yang bertujuan mengubah bantuan kemanusiaan menjadi alat pengepungan, kelaparan, dan penyerahan.”
Pemerintah Gaza meminta masyarakat internasional, bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi kemanusiaan, organisasi berbasis hak asasi manusia, dan organisasi hukum, untuk mengambil tindakan mendesak dan segera guna menghentikan apa yang digambarkannya sebagai “lelucon yang terus berlanjut” dan mengakhiri “kekacauan sistematis yang dilakukan pendudukan terhadap rakyat kami di Jalur Gaza.”
Selain itu, pernyataan itu mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk “memikul tanggung jawab historis dan kemanusiaan mereka dengan mengambil sikap tegas dan cepat yang akan dikenang sejarah, untuk menyelamatkan rakyat Palestina di Gaza dan mengakhiri genosida, kelaparan, dan isolasi paksa yang sedang berlangsung.”
Baca juga: Brigade Al-Qassam Luncurkan Operasi Gerbang Neraka di Rafah, Ungkap Zona Pembantaian
(sya)
