Pernusa Sebut Dua Periode Jokowi, Indonesia Alami Kemajuan

JAKARTA – Dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) membuat Indonesia mengalami kemajuan di berbagai bidang. Namun demikian, masih saja ada segelintir pihak yang berusaha menyerang Jokowi dengan berbagai cara.

“Jadi ada orang sakit hati saja karena melihat keberhasilan Pak Jokowi selama dua periode. Sehingga diserang pribadinya dan keluarganya dengan berbagai isu,” kata Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), Kanjeng Pangeran Norman saat Podcast bertajuk 2 Periode Jokowi Jadi Persiden RI Banyak Perubahan, Jumat (4/10/2024).

Kritik kepada keluarga Jokowi di akhir masa jabatan, hal yang wajar. Namun, dia mensinyalir, isu ini diproduksi dan diamplifikasi untuk mengacaukan keadaan. “Sebab, Pak Jokowi dan Pak Prabowo mulus dalam masa transisi ini. Saya pikir serangan dan hantaman itu akan berakhir setelah lengser,” ujarnya.

Di sisi lain, kata dia, ada pihak atau kelompok sakit hati yang berupaya untuk menyerang pribadi Jokowi maupun keluarganya dari berbagai isu, mulai dari jet pribadi Kaesang hingga Fufufafa.

“Itu kelompok sakit hati saja. Siapa orang besar di negara ini yang enggak pernah naik jet pribadi, Surya Paloh, Megawati. Kenapa ini kaesang aja? Berarti ini kan sudah mengarah ke pribadi, dan tujuannya sentimennya untuk mengganggu keluarga Pak Jokowi,” pungkasnya.

Dia sangat yakin pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober nanti berjalan lancar. Dia melihat, beragam aksi-aksi unjuk rasa yang direncanakan, tak akan memengaruhi proses transisi kepemimpinan Jokowi ke Prabowo.

“Biarkan saja kalau ada pihak yang coba mengganggu proses pelantikan. Mereka hanya mencari perhatian, kelompoknya pun kecil,” tegasnya.

Dia pun menyakini aparat keamanan, terutama TNI dan Polri telah memitigasi situasi dan bakal menjaga stabilitas nasional. Selain itu, aksi yang mengancam keamanan, tegas dia, bertentangan dengan kehendak rakyat Indonesia. Kanjeng Norman juga mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum. Aksi yang mengacau keamanan, jelas bukan ciri demokrasi yang beradab.

“Itu pilihan rakyat, karenanya jika ada yang menggagalkan, akan berhadapan dengan rakyat. Bahkan, 85 persen partai politik sudah mendukung Prabowo-Gibran,” ucapnya.

(cip)