
loading…
Percepatan pembangunan PLTS raksasa berkapasitas 100 Gigawatt (GW) dihadapkan pada beberapa tantangan. Mampukah birokrasi dan ekosistem lokal mengeksekusi proyek PLTS 100 GW?. Foto/Dok
Komitmen masif ini ditegaskan kembali oleh Presiden saat membuka KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, baru-baru ini. Proyek megah yang membagi porsi antara 80 GW PLTS tersebar dan 20 GW PLTS terpusat ini digadang-gadang bakal menjadi senjata utama RI melepaskan diri dari ketergantungan impor BBM (Bahan Bakar Minyak), sekaligus mengunci posisi Indonesia sebagai pemimpin energi bersih di Asia Tenggara.
Baca Juga: Kebut Transisi Energi, PLTS 1,3 GW Sudah Terealisasi
Namun, di tengah gemuruh ambisi tersebut, sebuah peringatan kritis muncul. Mampukah birokrasi dan ekosistem lokal mengeksekusi proyek PLTS 100 GW tepat waktu, ataukah target ini akan terbentur tembok regulasi yang lambat?
Alarm IESR: Jangan Cuma Sasar Angka, Mulai dari Quick Wins!
Institute for Essential Services Reform (IESR) mengingatkan bahwa kunci keberhasilan megaproyek ini tidak terletak pada seberapa besar angka yang dipajang, melainkan pada eksekusi taktis di periode awal (take-off period). Keberhasilan program PLTS 100 GW tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun fondasi untuk implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi.
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menegaskan, bahwa pemerintah wajib memprioritaskan program quick wins-langkah cepat yang terukur, berdampak instan, dan mudah direplikasi di lapangan untuk membangun optimisme publik.
“Pada periode awal atau take-off period, selain membangun tata kelola dan perencanaan. Pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat, dan membangun optimisme bahwa Indonesia dapat melaksanakan program yang ambisius ini,” ujarFabby Tumiwa dalam Media Briefing bertajuk ‘Indonesia Kejar PLTS 100 GW, Apa yang Perlu Diperhatikan?’ di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Strategi Menembus Target PLTS 100 Gw
Secara psikologis, masyarakat sering kali skeptis terhadap proyek infrastruktur berskala raksasa karena bayang-bayang kegagalan masa lalu. Guna meredam keraguan tersebut, IESR membeberkan tiga agenda prioritas yang harus segera dieksekusi, yakni percepatan program dedieselisasi, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS), serta pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Amputasi Ribuan Pembangkit Diesel (Dedieselisasi)
Program dedieselisasi menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW. Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan. Dalam RUPTL 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030.