Dalih Operasional Canggih atau Akal-akalan Vendor Siluman?

JAKARTA – Di balik niat mulia pemerintah memberantas krisis gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), aroma kejanggalan justru menguar kuat dari garasi pengadaannya.

Keputusan pemerintah memborong puluhan ribu unit motor listrik (Electric Vehicle/EV) mendadak menjadi bola liar di ruang publik, membenturkan antara logika operasional logistik dengan temuan-temuan yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan anggaran.

Kepanikan publik bermula dari angka fantastis yang beredar liar: pengadaan 70.000 unit motor listrik. Di tengah wacana pengetatan anggaran negara, isu ini langsung memicu sentimen negatif.

Belakangan, data tersebut diklarifikasi. Rencana pengadaan sebenarnya berada di kisaran 25.000 unit, dengan realisasi awal ditarik menjadi sebanyak 21.801 unit.

Namun, dalam praktik komunikasi kebijakan, klarifikasi yang datang terlambat sering kali gagal menghapus persepsi awal yang sudah terlanjur melekat di benak masyarakat.

Polemik kian memanas ketika menyinggung harga yang disebut menembus angka di atas Rp50 juta per unit. Publik sontak membandingkannya dengan motor konvensional yang jauh lebih murah.

Hendro Sutono, pengamat Energi Baru Terbarukan (EBT) sekaligus pegiat KOSMIK Indonesia, mengapresiasi langkah pemerintah beralih ke kendaraan listrik.