loading…
Mendagri Tito Karnavian mendorong pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Papua untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Foto/Binti Mufarida
Tito menilai, pemekaran yang berlangsung di Papua belum menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat di sana. Oleh karennya, tiga tugas pokok Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ditingkatkan optimalisasinya harmonisasi program, pengawasan, serta evaluasi secara optimal. Hal ini disebutnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.
Tito menjelaskan, kondisi sosio-historis Papua yang belum memiliki kekuatan pemersatu internal di kalangan masyarakat asli Papua, ditambah dengan bentang alam yang sulit dijangkau, menjadi faktor utama terjadinya kesenjangan pembangunan. Situasi tersebut, menurutnya, membutuhkan pendekatan percepatan pembangunan yang terencana dan terkoordinasi.
Baca juga: Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi Selesai, Roy Suryo: 99,9 Persen Palsu Tidak Berubah
Dalam tataran eksekusi, Tito menghendaki Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mampu mengorganisasi dan menyelaraskan program kementerian dan lembaga (K/L) di tingkat pusat agar kompatibel dengan kebutuhan pembangunan di Papua.
