Gerakan Pemuda Alwashliyah Tolak Polri di Bawah Kemendagri

JAKARTA – Usulan Ketua DPP PDIP yang juga anggota DPR Deddy Sitorus agar Polri dikembalikan ke instansi asalnya di TNI atau di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai beragam reaksi publik. Salah satunya tanggapan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Alwashliyah (PP GPA) Aminullah Siagian.

Amin mengatakan, usulan ini mencederai semangat reformasi yang menginginkan pemisahan TNI dan Polri dengan maksud menghilangkan budaya militeristik di Polri dan kembali ke tugas pokoknya di bidang penegakan hukum dan pelindung serta pengayom masyarakat sesuai konstitusi.

“Jika Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Deddy Sitorus atau PDIP kecewa karena kalah dalam berbagai proses pilkada di berbagai daerah seperti di Sumut atau kandang Banteng di Jateng lalu jangan pula mengembuskan isu yang bukan-bukan,” ujar Amin di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

“Polri jadi Partai Cokelat lah, kita juga punya keluarga yang anggota polisi yang lurus bertugas jadi tersinggung disebut Polri sebagai Partai Cokelat. Jika PDIP ada bukti ajukan saja diproses sengketa konstitusional di MK, jangan malah menggiring opini yang malah mencederai semangat reformasi,” sambungnya.

Amin meminta Hasto maupun Deddy Sitorus menjelaskan pernyataannya menyebarkan isu Partai Cokelat. Hal ini bukan main-main karena menyangkut sebuah institusi penting yang keberadaannya tercantum dalam konstitusi.

“Kami beri waktu x24 jam pada Hasto dan Deddy untuk segera minta maaf yang telah menuduh Polri jadi Partai Cokelat dan ikut campur di Pilkada sebelum kami mengambil tindakan konstitusional lebih lanjut,” kata Amin.

Polri sudah mulai menunjukkan keinginan perubahan yang lebih baik untuk reformasi kelembagaan melalui program Presisi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

“Ini perlu didukung dan diperkuat oleh semua pihak termasuk PDIP bukan malah memainkan isu Partai Cokelat dan Polri kembali ke TNI yang jadi bola liar dan berbalik jadi senjata makan tuan bagi PDIP sendiri,” ujarnya.

(jon)